REAKTIVASI NILAI: Mengembalikan Mandat Sosial BUMN dalam Penanganan Bencana di Sumatera
JAKARTA, CVTOGEL DAFTAR — Bencana banjir dan tanah longsor besar yang melanda berbagai wilayah di Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat) memicu desakan publik dan pengamat untuk mengembalikan mandat sosial (social mandate) dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selama masa krisis, peran BUMN tidak boleh lagi didominasi oleh orientasi komersial, melainkan harus secara total memprioritaskan fungsi sebagai agen pembangunan dan pelayan publik.
Meskipun banyak BUMN telah menyalurkan bantuan melalui program BUMN Peduli, tantangannya adalah mengubah bantuan simbolis menjadi intervensi struktural yang cepat dan efektif.
I. Dualisme BUMN: Antara Profit dan Pelayanan
BUMN didirikan dengan tujuan ganda: mengejar keuntungan dan menyediakan layanan publik (public service obligation/PSO). Dalam situasi bencana nasional, aspek PSO harus menjadi fungsi utama yang wajib dijalankan.
Kritik: Selama ini, ada kritik bahwa banyak BUMN terlalu fokus pada laporan laba rugi, menyebabkan penyaluran Corporate Social Responsibility (CSR) sering terasa sporadis atau terlambat, padahal mereka memiliki sumber daya logistik dan manusia yang tak tertandingi.
Tuntutan Krisis: Krisis di Sumatera menuntut BUMN yang bergerak di sektor infrastruktur, energi, dan keuangan untuk mengesampingkan hitungan untung rugi sementara waktu demi pemulihan cepat.
II. Implementasi Mandat Sosial yang Konkret dan Sektoral
Pengembalian mandat sosial BUMN berarti mobilisasi sumber daya sesuai dengan keahlian inti masing-masing perusahaan:
Sektor BUMN Implementasi Mandat Sosial Konkret Energi (PLN & Pertamina) Prioritas pemulihan jaringan kelistrikan dan distribusi BBM di daerah terpencil tanpa mempertimbangkan biaya operasional. Keuangan (Himbara: Mandiri, BRI, BNI) Segera menyediakan restrukturisasi kredit dan pinjaman lunak untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) korban bencana agar cepat bangkit. Infrastruktur (WIKA, Hutama Karya) Pengerahan Tim Zeni BUMN untuk membantu perbaikan jembatan dan jalan darurat (seperti pemasangan jembatan bailey) guna membuka akses logistik. Komunikasi (Telkom/Telkomsel) Menyediakan layanan komunikasi dan internet gratis di posko pengungsian dan pusat komando bencana. III. Harapan dan Peran Kementerian BUMN
Para pengamat publik mendesak Kementerian BUMN untuk mengeluarkan instruksi yang tegas dan terukur, mewajibkan setiap BUMN menyusun rencana aksi penanganan bencana yang terintegrasi, bukan sekadar imbauan.
“Ukuran keberhasilan sejati sebuah BUMN diukur bukan dari laba yang dicapai, melainkan dari seberapa cepat dan tulusnya mereka hadir saat negara dan rakyat membutuhkan. Bencana adalah ujian integritas sosial BUMN,” ujar [Simulasi: Dr. Arya Baskoro], Pakar Kebijakan Publik.
Penguatan mandat sosial ini diharapkan menjadi blueprint permanen bagi BUMN dalam menghadapi bencana di masa depan, menjadikannya pilar ketahanan nasional.
