KP2MI Bahas Potensi Penempatan PMI ke Bosnia dan Herzegovina
Jakarta (cvtogel) — Di balik peta tujuan penempatan pekerja migran Indonesia (PMI), ada satu benang merah yang selalu dijaga: keselamatan, kepastian hukum, dan martabat kemanusiaan. Prinsip itulah yang mengemuka ketika Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) membahas potensi penempatan PMI ke Bosnia dan Herzegovina, sebuah negara di kawasan Balkan yang mulai membuka peluang kerja sama ketenagakerjaan internasional.
Pembahasan ini menjadi langkah awal yang hati-hati, bukan keputusan instan. Negara hadir untuk menimbang peluang sekaligus risiko, memastikan setiap kemungkinan penempatan berpijak pada perlindungan menyeluruh bagi warga negara.
Membaca Peluang, Menghitung Risiko
Bosnia dan Herzegovina tengah mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor konstruksi, manufaktur ringan, pariwisata, dan layanan pendukung. Kebutuhan tenaga kerja di beberapa sektor tersebut membuka peluang bagi PMI yang memiliki keterampilan teknis dan etos kerja kuat.
Namun KP2MI menegaskan, peluang ekonomi tidak boleh mendahului aspek perlindungan. Sistem ketenagakerjaan, standar upah, jaminan sosial, hingga mekanisme penyelesaian sengketa menjadi topik utama yang dikaji. Tanpa kepastian hukum yang jelas, penempatan tidak akan dilanjutkan.
Perlindungan sebagai Pintu Masuk
Berbeda dengan praktik lama yang berorientasi kuantitas, pendekatan KP2MI menempatkan perlindungan sebagai pintu masuk utama. Artinya, sebelum satu pun PMI diberangkatkan, harus ada kejelasan kontrak kerja, legalitas pemberi kerja, skema asuransi, serta akses bantuan jika terjadi masalah.
“Bekerja di luar negeri bukan hanya soal gaji, tapi soal rasa aman,” ujar seorang pejabat yang terlibat dalam pembahasan. Prinsip ini menjadi landasan agar PMI tidak berada dalam posisi rentan, apalagi di negara tujuan yang relatif baru bagi penempatan Indonesia.
Human Interest: Harapan di Balik Keputusan
Bagi banyak calon PMI, pembukaan pasar kerja baru berarti harapan. Harapan untuk mengubah nasib keluarga, menyekolahkan anak, atau membangun usaha sepulang merantau. Namun harapan itu sering dibayangi kecemasan: bahasa asing, budaya berbeda, dan ketidakpastian perlindungan.
Karena itu, KP2MI menekankan pentingnya pelatihan pra-penempatan—tidak hanya keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman budaya, hukum ketenagakerjaan setempat, dan literasi keuangan. Negara berupaya memastikan PMI berangkat dengan bekal pengetahuan, bukan sekadar keberanian.
Keamanan Publik dan Tanggung Jawab Negara
Penempatan PMI juga menyangkut citra negara dan keamanan publik. PMI adalah duta bangsa di luar negeri. Perlakuan tidak adil, eksploitasi, atau pelanggaran kontrak bukan hanya melukai individu, tetapi juga merusak kepercayaan antarnegara.
Dalam konteks Bosnia dan Herzegovina, KP2MI memandang perlu adanya komunikasi intensif dengan otoritas setempat untuk memastikan jalur resmi, pengawasan ketat, dan respons cepat jika terjadi persoalan. Penempatan harus berlangsung aman, legal, dan bermartabat.
Menuju Kerja Sama yang Berkeadilan
Pembahasan potensi penempatan ini masih berada pada tahap penjajakan. Evaluasi komprehensif akan menentukan apakah kerja sama dapat dilanjutkan ke tahap teknis. KP2MI menegaskan tidak akan tergesa-gesa, karena keselamatan dan hak PMI adalah prioritas mutlak.
Jika kelak terealisasi, penempatan ke Bosnia dan Herzegovina diharapkan menjadi contoh kerja sama ketenagakerjaan yang berkeadilan: kebutuhan tenaga kerja terpenuhi, PMI terlindungi, dan hubungan antarnegara diperkuat secara manusiawi.
Menjaga Harapan Tetap Aman
Di ujung pembahasan ini, ada satu pesan yang ingin ditegaskan negara: merantau bukan berarti menanggalkan hak. Ke mana pun PMI ditempatkan, perlindungan harus berjalan seiring peluang.
KP2MI memilih melangkah pelan namun pasti. Karena di balik setiap kebijakan penempatan, ada manusia—dengan keluarga yang menunggu, harapan yang dititipkan, dan masa depan yang layak diperjuangkan dengan aman dan bermartabat.
